Jalan Sunyi Muhammadiyah, Haruskah Tetap Adanya?
Oleh. M. Yazid Mar'i (Ketua MPK Bojonegoro)
Memperhatikan fenomena gerakan sosial Muhammadiyah dari sejak berdirinya hingga sekarang bisa dibilang senantiasa aktif berpihak kepada kaum dhuafa:, termasuk ketika terjadi bencana. Kurun waktu terahir keterlibatan Muhammadiyah dalam membantu memerintah baik dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi covid 19 atau dalam membantu dampaknya, semisal pemberian sembako dan beasiswa anak orang tua korban covid 19. Juga keterlibatan Muhammadiyah terhadap kurban erupsi gunung Semeru, dan proteksi sejumlah warga Wadas Purworejo atas polemik penggunaan tanah warga untuk proyek tambang batu andesit dan waduk bener, serta sejumlah gerakan sosial lain yang telah lama dan terlembagakan semacam panti yatim, panti sosial, dan panti jompo. Seperti halnya dilakukan PDM Bojonegoro dengan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) nya di bulan Nopember 2020 lalu dengan membagikan 90 ton beras, mie instan, gula, juga penyemprotan disinvectan di beberapa fasilitas umum juga pembagian masker kepada masyarakat umum.
Namun yang terkadang aneh, Muhammadiyah masin tetap netral dalam gerakan politik, padahal persoalan ini dapat dianggap sebagai hal yang urgen agar segala hal yang dilakukan oleh umat islam secara umum termasuk muhammadiyah berjalan dengan baik dan berkeadilan. Patut kiranya sedikit dirasakan ketika perpolitikan negeri berada ditangan mereka yang rakus kekuasaan juga jumudjumud, seperti sekarang dimana sejak amandenen Konstitusi yang menghilangkan kata "Asli" untuk menduduki puncak kekuasaan politik negeri ini, membuat Asing dan Aseng juga meningkat sahwat politiknya.
Apakah Muhammadiyah tetap berada pada political participatory yang secara historis cukup bagus dan strategis, seperti yang dilakukan pada periode awal dan telah mampu mengukir sejarah (KH.Dahlan, KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzzakir, Kasman Singodimejo, Jendral Sudiman, Ir. H. Juanda) sebagaimana tulisan Zainudin Maliki dalam buku "Muhammadiyah dalam Pusaran Politik".
Tentu perlu difikir ulang ulang apakah politic participatory yang dipandang efektif dapat mengalahkan politik kekuasaan yang telah kawin dengan pemodal besar yang cendrung "bad guys"?
Bahkan gerakan-gerak sosial Muhammadiyah lebih memilih untuk tidak terpublikasikan, demikian halya terkait dengan penerimaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan komunitas kebanyakan yang menobatkan dan memproklamirkan diri paling pancasilais, meski terkadang kontraproduktif.
Bagi Muhammadiyah, realitas ini bukanlah suatu yang aneh melainkan implementasi nilai dasar Muhammadiyah, seperti yang pernah dinyatakan Prof. Amin Abdullah, tokoh itelektual Muhammadiyah bahwa: "Muhammadiyah memiliki tiga cirri, yakni modern, moderat (di tengah-tengah), dan sa'madya (seadanya)". Pertanyaan kemudian, mengapa Muhamadiyah kurang mempublist hal-hal positif atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan, karena Muhammadiyah berpandangan bahwa perjuangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian lebih utama untuk dilakukan ketimbang diperlihatkan ke publik, atau bisa dikatakan Muhammadiyah bekerja dalam sunyi".
Selain itu, dalam sebuah buku yang berjudul "Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Muhammadiyah Periode Awal", yang ditulis oleh Prof. Ahmad Zainuri, guru besar di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Prof. Zainuri dalam hal ini menarik garis korelasi antara doktrin pembaharuan dan amal sosial. Dalam doktrin pembaharuan, agama selalu dipisahkan dari ritual dan mistisisme yang menyimpang. Sehingga sikap seperti ini mendorong gerakan-gerakan pembaharuan untuk mencari signifikansi sosial dari setiap bentuk ritual agar ritual tersebut tidak terpisah dari etika sosial.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa gerakan kemanusiaan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan implementasi dari amal ritual, karena amal ritual harus diwujudkan dalam etika sosial. Karenanya, sebagaimana amal individual yang harus dirahasiakan agar tidak mengurangi nilai keikhlasan dan ketulusan ibadah, maka demikian pula dalam amal sosial di Muhammadiyah.
Sementara era digital bukankah suatu yang juga penting agar kebaikan Muhammadiyah dapat menginspirasi dan kemudian ditiru yang lain?
Mencermati fenomena ini, seorang antropolog dari Korea yang bernama Kim Hyung-Jun (seorang guru besar antropologi budaya di Kangwon University Korea Selatan), dalam disertasi tentang Muhammadiyah yang berjudul "Revolusi Perilaku Keagamaan di Pedesaan Jogjakarta". Ia menyebut banyak sekali hal-hal positif yang bisa dikembangkan dari Muhammadiyah, seperti tradisi demokrasi di Muhammadiyah, ia mencatat bahwa ada tradisi yang sangat baik, khususnya adalah bagaimana cara Muhammadiyah memilih dan menentukan pimpinan.
Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Kim Hyung-Jun menyampaikan bahwa Muhammadiyah harus lebih sombong. Tentu pernyataan ini bisa dipahami secara keliru apabila kita tidak memahami konteksnya. Pernyataan ini muncul dalam konteks praktik-praktik baik yang dijalankan oleh Muhammadiyah di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mengingat bahwa banyak praktik-praktik baik yang seharusnya lebih diangkat lagi oleh Muhammadiyah, sehingga Kim Hyung-Jun mengungkapkan bahwa praktik-praktik baik ini lah yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, kata "sombong" yang dimaksud oleh Kim Hyung-Jun ini bukan dalam konotasi negatif, namun bermakna positif, yakni Muhammadiyah harus lebih berani lagi menonjolkan praktik-praktik baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Mencermati barbagai pendapat di atas dan dengan istilah yang menyertainya, tampaknya gerakan aktualisasi di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain perlu diikuti gerakan politik sebagai penyeimbang "politik kekuasaan" sekaligus sebagai aktualisasikan ajaran islam inheren dengan perkembangan politik nasional-global serta perkembangan dan kebutuhan zaman.
